Sidang Fatwa Halal: Alur dan Tenggat Setelah Audit LPH

Setelah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menyelesaikan pemeriksaan, status kehalalan produk Anda tidak diputuskan oleh auditor. Keputusan itu diambil dalam sidang fatwa halal, lalu BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan hasil penetapan tersebut. Menurut PP Nomor 42 Tahun 2024, sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 3 hari kerja sejak hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari LPH diterima.
Bagi perusahaan menengah dan besar, tahap ini sering dianggap kotak hitam. Padahal sebagian besar penundaan di tahap ini berasal dari kualitas laporan audit dan kelengkapan dokumen bahan, bukan dari sidangnya sendiri. Artikel ini menjelaskan posisi sidang fatwa dalam alur sertifikasi, tenggat resmi, dan langkah persiapan yang bisa Anda kendalikan.
Posisi Sidang Fatwa dalam Alur Sertifikasi Halal
Urutan besar sertifikasi jalur reguler adalah sebagai berikut.
- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem elektronik terintegrasi BPJPH (SIHALAL).
- LPH memeriksa dan/atau menguji produk, bahan, dan Proses Produk Halal (PPH).
- LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- Sidang fatwa halal menetapkan kehalalan produk.
- Penetapan disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal.
- BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
Sidang fatwa adalah titik keputusan. Auditor LPH menyampaikan temuan dan rekomendasi, sedangkan penetapan halal atau tidak halal menjadi kewenangan forum fatwa.
Tenggat Resmi di PP 42/2024
Pasal 86 sampai Pasal 88 PP 42/2024 mengatur waktu di tahap ini. Satuan "hari" dalam peraturan tersebut adalah hari kerja sesuai ketetapan Pemerintah Pusat.
| Tahap | Batas waktu | Dasar | |---|---|---| | Sidang fatwa MUI (atau MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh) | Paling lama 3 hari sejak hasil LPH diterima | Pasal 86 ayat (3) | | Penetapan oleh Komite Fatwa Produk Halal bila batas 3 hari terlampaui | Paling lama 2 hari | Pasal 86 ayat (5) dan (6) | | Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH | Paling lama 1 hari sejak keputusan penetapan diterima | Pasal 88 ayat (1) |
Dua hal penting dari tabel ini. Pertama, jika forum MUI melewati tenggat, penetapan beralih ke Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Kedua, tenggat tersebut dihitung sejak hasil LPH diterima, bukan sejak Anda mengajukan permohonan. Waktu untuk pemeriksaan LPH dan perbaikan temuan tidak termasuk di dalamnya.
Apa yang Diputuskan Sidang
Hasil penetapan berupa penetapan halal produk atau penetapan ketidakhalalan produk. Sidang menilai berdasarkan ketentuan fatwa halal, yaitu standardisasi fatwa halal MUI yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 87).
Laporan pemeriksaan LPH yang menjadi bahan sidang memuat, antara lain:
- produk dan bahan yang digunakan;
- Proses Produk Halal (PPH);
- hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan;
- berita acara pemeriksaan;
- rekomendasi dengan pertimbangan teknis dan syariah.
Artinya, kualitas dokumen bahan dan konsistensi proses di lapangan langsung terbaca di forum sidang.
Penyebab Umum Penundaan yang Bisa Dicegah
Tenggat sidang pendek, sehingga penundaan biasanya terjadi sebelum berkas sampai ke sidang. Beberapa pola yang sering muncul pada perusahaan skala menengah dan besar:
- Bahan kritis tanpa dokumen pendukung. Bahan turunan hewani, enzim, emulsifier, perisa, atau bahan penolong yang tidak punya sertifikat halal atau spesifikasi produsen akan memicu permintaan klarifikasi.
- Daftar bahan tidak sinkron. Formula di dokumen berbeda dengan yang dipakai di lini produksi, misalnya karena substitusi supplier yang belum dicatat.
- Temuan audit belum ditutup. Ketidaksesuaian pada fasilitas, pencucian, atau pemisahan jalur produksi yang belum diperbaiki menahan rekomendasi LPH.
- Penyelia halal tidak siap. Penyelia yang tidak bisa menjelaskan alur bahan dan pengendalian proses melemahkan bukti penerapan SJPH.
- Produk uji belum jelas. Bila ada bahan yang memerlukan pengujian laboratorium, hasilnya harus tersedia sebelum LPH menyusun laporan.
Checklist Persiapan Sebelum Laporan LPH Dikirim
Gunakan daftar berikut sebagai pemeriksaan internal sebelum audit LPH dinyatakan selesai.
- Cocokkan daftar bahan di SIHALAL dengan formula produksi aktual dan kartu stok gudang.
- Pastikan setiap bahan kritis memiliki sertifikat halal berlaku atau dokumen kehalalan setara sesuai ketentuan.
- Tutup seluruh temuan audit dengan bukti foto, prosedur revisi, atau catatan pelatihan.
- Siapkan catatan pembelian dan penerimaan bahan terbaru untuk ditunjukkan bila diminta.
- Latih penyelia halal untuk menjelaskan alur bahan dari penerimaan sampai pengiriman produk.
- Tunjuk satu penghubung internal agar pertanyaan LPH dijawab dalam hitungan hari, bukan minggu.
Setelah Sertifikat Terbit: Jangan Berhenti di Sini
Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau PPH (Pasal 88 ayat (2)). Pelaku usaha yang mengubah komposisi bahan atau PPH setelah memperoleh sertifikat wajib memperbarui sertifikat halalnya melalui sistem elektronik terintegrasi BPJPH, dengan melampirkan dokumen kehalalan bahan yang diubah dan/atau dokumen perubahan PPH. Pembaruan tersebut tidak mengubah nomor sertifikat sebelumnya.
Karena itu, kendali perubahan bahan perlu masuk ke prosedur SJPH Anda: setiap pergantian supplier atau formula harus melewati penyelia halal sebelum diterapkan di produksi.
Pertanyaan yang Sering Muncul
Apakah sidang fatwa dihadiri pelaku usaha? PP 42/2024 tidak mengatur kehadiran pelaku usaha sebagai syarat. Komunikasi dilakukan melalui LPH dan sistem BPJPH, sehingga kelengkapan berkas yang menentukan.
Apakah 3 hari kerja berarti sertifikat langsung jadi dalam 3 hari? Tidak. Angka itu hanya tenggat sidang setelah LPH menyerahkan hasil. Pemeriksaan LPH, perbaikan temuan, dan tahap lain memiliki waktu sendiri.
Siapa yang memutuskan jika MUI melewati tenggat? Komite Fatwa Produk Halal, paling lama 2 hari.
Dasar Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Pasal 86, 87, 88, 93).
- Salinan resmi tersedia di JDIH BPJPH (jdih.halal.go.id) dan peraturan.bpk.go.id.
Aturan teknis dapat diperbarui. Selalu cek ketentuan terbaru BPJPH sebelum menyusun jadwal sertifikasi.
Butuh Pendampingan Menyiapkan Audit dan Berkas Sertifikasi?
Halal Fun Consulting mendampingi perusahaan menengah dan besar mulai dari penyusunan manual SJPH, telaah bahan kritis, audit internal, hingga kesiapan menghadapi audit LPH. Hubungi WhatsApp 0811 6232 678 atau kunjungi layanan jasa sertifikasi halal untuk konsultasi awal.
Kredit foto: "Halal-zertifikat salami.jpg" oleh VerfassungsSchützer, Wikimedia Commons, lisensi CC BY 3.0 (dipotong 16:9 dan dikompresi).
Butuh Konsultasi Sertifikasi Halal?
Konsultasikan dengan tim ahli kami untuk pendampingan cepat dan terpercaya.